Pemerintah berencana membangun infrastruktur skala besar yang membutuhkan pembebasan lahan milik warga. Meskipun warga telah diberikan ganti rugi sesuai taksiran pemerintah, beberapa warga merasa keberatan karena nilai ganti rugi tidak sebanding dengan nilai historis dan sosial tanah yang telah mereka tempati turun-temurun. Dalam konteks penerapan UUD 1945 dan HAM, bagaimana sebaiknya pemerintah menyikapi keberatan warga ini?

Mengadakan dialog ulang dengan warga, melibatkan tim penilai independen, dan mencari solusi yang lebih adil dengan mempertimbangkan aspek sosial dan historis.

Dalam sebuah negara, kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan yang sangat besar, mampu mengintervensi proses peradilan dan legislasi. Keputusan penting seringkali diambil tanpa melibatkan lembaga lain secara substantif, meskipun secara formal prosedur telah dipenuhi. Kondisi ini paling berpotensi mengancam prinsip dasar negara hukum yang mana?

Prinsip pembagian kekuasaan (trias politika).

Latihan Soal Simulasi Ujian Nasional - ppkn Kelas 9

No. 1

Pasca pemilihan umum, terdapat polarisasi politik yang kuat di masyarakat. Masing-masing pendukung calon presiden masih saling menyerang di media sosial, menyebarkan hoaks, dan bahkan memicu perselisihan di kehidupan nyata. Sebagai seorang warga negara yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia, bagaimana seharusnya Anda bersikap dan bertindak dalam menghadapi situasi tersebut?