Dalam suatu negara demokrasi, konstitusi seringkali dianggap sebagai hukum tertinggi. Apabila suatu undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga negara manakah yang berwenang untuk membatalkan undang-undang tersebut, dan mengapa hal ini penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?