UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3). Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pembatasan terhadap hak tersebut dengan alasan ketertiban umum atau keamanan negara. Menurut UUD 1945, bagaimanakah seharusnya pembatasan hak tersebut dilakukan agar tidak melanggar prinsip demokrasi?

B. Pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan untuk menjamin hak orang lain serta ketertiban umum, bukan untuk membungkam kritik.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Jika seorang siswa SMP menolak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka dengan alasan tidak berminat, bagaimana sikap tersebut dapat ditinjau dari semangat pasal tersebut?

Kegiatan Paskibraka bukan satu-satunya bentuk pembelaan negara, sehingga penolakannya tidak langsung melanggar UUD.

No. 1