Sebuah undang-undang baru disahkan untuk mengatur penggunaan media sosial guna mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun, banyak warga merasa undang-undang ini bersifat karet dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, sehingga memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat sipil. Bagaimana sosiologi hukum menganalisis konflik antara undang-undang baru dan protes masyarakat ini?

Konflik ini menunjukkan bahwa hukum positif (tertulis) tidak selalu sejalan dengan hukum yang hidup (living law) atau keadilan substantif.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena 'cancel culture' di media sosial, di mana individu atau kelompok yang dianggap melakukan kesalahan (seringkali berdasarkan standar moral tertentu) akan dikecam dan diboikot secara massal. Meskipun seringkali berawal dari niat untuk menegakkan keadilan sosial, fenomena ini juga kerap menimbulkan perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi, validitas bukti, dan potensi pengadilan massa. Dari perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dianalisis sebagai bentuk...

C. Kontrol sosial informal yang diperkuat dan diperluas melalui media digital.

No. 1