Dalam era digital, maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial sering kali dilekatkan dengan tuduhan 'pelanggaran kebebasan berpendapat'. Seorang analis hukum constitutional menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat hanya sah jika memenuhi syarat 'legitimate aim' dan 'proportionality'. Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, manakah dari berikut ini yang merupakan justifikasi hukum yang paling kuat untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial?