Seorang influencer media sosial di Indonesia mengunggah konten yang menghasut kebencian antar kelompok agama dengan dalih 'kritik sosial'. Akun tersebut kemudian diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan UU ITE. Influencer tersebut menyatakan bahwa hak ekspresi politiknya telah dilanggar. Analisislah posisi hukum tindakan Kominfo tersebut berdasarkan konsep keseimbangan hak dan kewajiban warga negara!