Seorang karyawan di sebuah perusahaan manufaktur mengajukan cuti untuk melangsungkan pernikahan keduanya (poligami). Perusahaan memiliki kebijakan cuti pernikahan yang standar untuk pernikahan pertama, namun belum memiliki prosedur spesifik untuk kasus poligami. HRD menghadapi dilema dalam menanggapi permohonan ini, mengingat hak karyawan dan juga potensi dampak sosial di lingkungan kerja. Sebagai seorang manajer HRD yang memahami prinsip-prinsip Islam, langkah strategis apa yang paling tepat untuk diambil dalam kasus ini?

Mempelajari ulang regulasi ketenagakerjaan terkait cuti pernikahan dan prinsip syariat Islam tentang poligami, kemudian merumuskan SOP internal yang adil dan transparan untuk kasus serupa di masa depan.

PT. Karya Unggul, sebuah perusahaan konstruksi, memiliki banyak karyawan yang bekerja di lokasi proyek terpencil dan jauh dari keluarga. Beberapa karyawan muda berencana menikah, namun mereka khawatir akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban sebagai suami karena jarak dan waktu kerja yang sangat padat. Mereka juga khawatir akan 'fitnah' (godaan) di lingkungan kerja yang jauh dari pengawasan keluarga. Sebagai supervisor yang berpengalaman dan memahami prinsip Islam, nasihat dan solusi praktis apa yang paling relevan untuk mereka?

Memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga komunikasi yang intens dengan pasangan melalui teknologi, membangun kepercayaan, serta menanamkan kesadaran akan pengawasan Allah (muraqabah) di manapun berada.

Bab 3: Pernikahan dalam Islam

LATIHAN• 1/5

No. 1

Pak Hasan, seorang supervisor di sebuah perusahaan konstruksi dan lulusan SMK Teknik Bangunan, adalah seorang suami yang taat beragama. Ia sering berinteraksi dengan rekan kerja wanita (non-mahram) dalam rapat proyek dan koordinasi lapangan. Bagaimana Pak Hasan dapat menjaga etika pergaulan Islami (seperti menjaga pandangan dan tidak berkhalwat) tanpa menghambat komunikasi profesional dan kerja sama tim yang efektif di lingkungan kerja yang heterogen?