Di banyak kota berkembang, sektor informal (pedagang kaki lima, bengkel kecil, jasa rumahan) menyumbang persentase signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, sektor ini seringkali dianggap 'kumuh' dan tidak teratur oleh pemerintah kota, sehingga sering menjadi target penertiban. Bagaimana seharusnya pemerintah kota memandang dan mengelola sektor informal ini dalam konteks pembangunan wilayah yang inklusif?