Pemerintah suatu negara multietnis menerapkan kebijakan 'Bhineka Tunggal Ika' yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Namun, di beberapa daerah masih sering terjadi gesekan antar kelompok etnis atau agama yang berujung pada tindakan diskriminasi dan intoleransi. Berdasarkan perspektif sosiologi, evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan 'Bhineka Tunggal Ika' dalam konteks munculnya gesekan sosial di daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek apa, dan bagaimana hal tersebut dapat diperbaiki?