Sebuah pemerintah daerah mengusulkan peraturan daerah (Perda) yang mengharuskan seluruh warga di wilayahnya untuk mengikuti praktik keagamaan tertentu, meskipun di daerah tersebut terdapat keragaman keyakinan. Perda ini diklaim sebagai upaya untuk memperkuat identitas lokal. Bagaimana usulan Perda tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka negara Indonesia?