Seorang bupati dihadapkan pada dilema antara mengikuti arahan pemerintah pusat untuk moratorium pembangunan hotel baru di wilayah pesisir demi konservasi lingkungan, atau mengizinkan investasi hotel yang telah direncanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Jika bupati tersebut bertindak sesuai prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab, tindakan apa yang seharusnya ia prioritaskan?