Dalam situasi darurat yang mendesak, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba. Namun, beberapa anggota DPR mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Apabila DPR pada masa persidangan berikutnya tidak menyetujui Perppu tersebut, maka berdasarkan UUD NRI 1945, konsekuensi hukumnya adalah...