Seorang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pariwisata besar-besaran, namun mengabaikan keluhan masyarakat adat terkait penggusuran lahan dan kerusakan lingkungan. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Namun, protes dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat semakin meluas. Jika ditinjau dari prinsip-prinsip Pancasila, tindakan kepala daerah tersebut paling bertentangan dengan implementasi sila keberapa?