Di sebuah kota, praktik pungutan liar (pungli) masih marak dilakukan oleh oknum-oknum pelayanan publik, mulai dari pengurusan izin hingga pelayanan dasar. Kondisi ini membuat masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi dan merasa dirugikan. Analisislah dampak terburuk dari maraknya praktik pungli terhadap implementasi hak dan kewajiban warga negara.

Melemahnya supremasi hukum dan keadilan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Di tengah krisis ekonomi, pemerintah memutuskan untuk memotong anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara drastis, yang berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi. Banyak masyarakat miskin yang keberatan karena daya beli mereka semakin menurun. Kaji bagaimana kebijakan ini dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Meningkatkan beban ekonomi masyarakat, sehingga berpotensi melanggar hak atas kesejahteraan sosial.

Pertanyaan 1