Dalam era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian menjadi tantangan serius bagi keharmonisan sosial. Dari perspektif Dharma Negara, khususnya dalam konteks menjaga 'Jagadhita' (kesejahteraan dunia) dan 'Parahyangan' (hubungan harmonis dengan Tuhan), bagaimana peran warga negara dan pemerintah seharusnya berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini?

C. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi, mempraktikkan 'Satya' (kebenaran) dalam berkomunikasi, dan melaporkan konten negatif, sementara pemerintah menyediakan regulasi dan edukasi yang mendukung literasi digital berlandaskan etika.

Sebuah negara kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin dan terjadi ketimpangan ekonomi yang parah. Jika pemerintah berkomitmen menjalankan Dharma Negara, kebijakan ekonomi manakah yang paling strategis dan transformatif untuk mengatasi masalah tersebut?

Mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal, memberdayakan UMKM, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil melalui regulasi yang pro-rakyat.

Bab 6: Dharma Negara

LATIHAN• 1/5

No. 1

Di era kontemporer, individualisme dan konsumerisme seringkali menjadi nilai dominan yang mengikis semangat gotong royong dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi upaya penegakan Dharma Negara yang menekankan pada pengabdian, keadilan sosial, dan harmoni. Menurut perspektif Anda sebagai warga negara yang memahami Dharma Negara, apa tantangan paling mendasar dalam menghadapi individualisme dan konsumerisme ekstrem ini untuk mewujudkan masyarakat yang Dharmik?