Praktek demokrasi modern menuntut partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Jika sebuah pemerintah mengklaim bertindak berdasarkan 'Dharma Negara' tetapi mengabaikan aspirasi rakyat dan cenderung otoriter, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengevaluasi klaim tersebut dari sudut pandang Dharma Negara?