Di banyak kota berkembang, sektor informal (pedagang kaki lima, bengkel kecil, jasa rumahan) menyumbang persentase signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, sektor ini seringkali dianggap 'kumuh' dan tidak teratur oleh pemerintah kota, sehingga sering menjadi target penertiban. Bagaimana seharusnya pemerintah kota memandang dan mengelola sektor informal ini dalam konteks pembangunan wilayah yang inklusif?

Mengintegrasikannya secara bertahap melalui pembinaan, legalisasi, penyediaan fasilitas yang layak, dan akses permodalan.

Pemerintah berencana membangun kawasan industri besar di kota A yang terletak di perbatasan dua provinsi, dengan harapan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Namun, kota A memiliki infrastruktur yang belum memadai dan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Apabila rencana ini dilanjutkan tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi adalah...

Terjadinya polarisasi ekonomi dan peningkatan ketimpangan di wilayah sekitar.

LATIHAN• 1/5

No. 1