Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sebuah pemerintah provinsi berencana mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan lindung untuk kepentingan pertambangan. Kebijakan ini diprediksi akan mendatangkan keuntungan finansial yang signifikan, namun juga berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat adat di sekitar hutan. Bagaimanakah kebijakan ini seharusnya dievaluasi dari perspektif Dharma Negara yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana?

Kebijakan ini harus ditolak karena mengabaikan unsur Palemahan (hubungan harmonis dengan alam) dan Pawongan (hubungan harmonis antarmanusia), sehingga merusak keseimbangan Tri Hita Karana.

Sebuah perusahaan swasta besar di Indonesia berinvestasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan secara finansial tetapi secara etis meragukan, seperti praktik bisnis yang tidak transparan atau eksploitasi tenaga kerja. Bagaimana seorang investor individu yang menganut prinsip Dharma Negara sebaiknya mengevaluasi keputusan investasinya terhadap perusahaan tersebut?

Menolak berinvestasi pada perusahaan tersebut dan mencari alternatif investasi pada perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dan Dharma (misalnya, berkelanjutan dan transparan). (C)

Latihan Soal Bab 6: Dharma Negara - agama Kelas 12

No. 1

Indonesia sebagai negara majemuk sering dihadapkan pada tantangan disintegrasi sosial akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika seorang pemimpin negara ingin mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai Dharma Negara, khususnya konsep "Vasudhaiva Kutumbakam" (seluruh dunia adalah keluarga), strategi apakah yang paling fundamental untuk diterapkan?