Sebuah Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Y mengatur tentang larangan berdagang di trotoar. Namun, isi Perda tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah pernyataan yang paling tepat terkait kasus ini?