Sebuah peraturan daerah (Perda) tentang penataan pedagang kaki lima di suatu kota dianggap tumpang tindih dengan peraturan pemerintah (PP) yang lebih tinggi tingkatannya. Warga kota merasa dirugikan karena Perda tersebut membatasi ruang gerak usaha mereka secara tidak proporsional. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, Perda tersebut dapat dibatalkan jika bertentangan dengan PP, menunjukkan adanya prinsip hukum...