Seorang bupati dihadapkan pada dilema antara mengikuti arahan pemerintah pusat untuk moratorium pembangunan hotel baru di wilayah pesisir demi konservasi lingkungan, atau mengizinkan investasi hotel yang telah direncanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Jika bupati tersebut bertindak sesuai prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab, tindakan apa yang seharusnya ia prioritaskan?

Melakukan studi dampak lingkungan yang komprehensif, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah.

Prinsip 'otonomi seluas-luasnya' yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengandung makna bahwa...

Daerah berwenang mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Bab 4: Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah

LATIHAN• 1/5

No. 1

Pemerintah Provinsi 'Pertiwi' berencana mengeluarkan kebijakan baru mengenai kurikulum muatan lokal yang wajib diajarkan di seluruh sekolah menengah atas di wilayahnya, dengan fokus pada kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah. Namun, kebijakan ini harus tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan pemerintahan yang sedang diatur oleh Pemerintah Provinsi Pertiwi ini termasuk dalam kategori...