Presiden menetapkan status keadaan bahaya nasional akibat bencana alam berskala sangat luas yang membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi, termasuk penggunaan anggaran yang besar di luar APBN yang telah ditetapkan. Dalam konteks konstitusi Indonesia, meskipun Presiden memiliki kewenangan dalam kondisi darurat, bagaimana prinsip pengawasan dan pertanggungjawaban tetap harus diterapkan?

Presiden harus tetap mengajukan pertanggungjawaban atas kebijakan dan penggunaan anggaran darurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sebagian pasal dalam sebuah undang-undang karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat penting bagi keberlakuan undang-undang tersebut dan sistem hukum di Indonesia. Implikasi hukum dari putusan MK ini adalah...

Pasal yang dibatalkan oleh MK tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi dan harus dihapus dari undang-undang.

LATIHAN• 1/5

No. 1