Dalam sebuah debat publik, seorang aktivis menuntut agar pemerintah mengubah Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" menjadi menambahkan "dengan batasan yang ditetapkan oleh undang‑undang khusus". Apa konsekuensi konstitusional dari usulan tersebut?