Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1950-1965)

Pendahuluan

Periode awal kemerdekaan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 adalah masa yang penuh gejolak dalam pencarian sistem politik yang paling sesuai. Indonesia mengalami dua fase penting dalam sistem demokrasinya: Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Kedua periode ini memiliki karakteristik, tantangan, dan warisan yang sangat berbeda, membentuk landasan bagi perkembangan politik Indonesia selanjutnya. Memahami dinamika kedua sistem ini krusial untuk menguraikan kompleksitas sejarah bangsa.

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi sistem Demokrasi Liberal atau parlementer. Sistem ini didasarkan pada konstitusi sementara UUD 1950.

• Konsep dan Ciri-ciri:
  • Sistem Multipartai: Banyak partai politik tumbuh dan berkembang, merepresentasikan berbagai ideologi dan kepentingan.
  • Sistem Parlementer: Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan.
  • Jatuh Bangun Kabinet: Stabilitas politik sangat rendah karena seringnya terjadi mosi tidak percaya dari parlemen yang menyebabkan kabinet berganti dalam waktu singkat. Tercatat ada 7 kabinet dalam kurun waktu 9 tahun.
  • Pemilihan Umum 1955: Merupakan salah satu pencapaian terbesar periode ini, berhasil menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR dan Konstituante secara demokratis dan langsung.
  • Kebebasan Politik: Kebebasan berpendapat dan berserikat relatif tinggi, memungkinkan tumbuhnya pers dan organisasi masyarakat sipil.
• Tantangan dan Permasalahan:
  • Krisis Politik: Ketidakstabilan kabinet menghambat program pembangunan jangka panjang.
  • Krisis Ekonomi: Indonesia mewarisi utang dari Belanda, menghadapi inflasi, dan defisit anggaran yang tinggi. Program-program seperti Gunting Syafruddin dan Plan Benteng kurang efektif.
  • Pemberontakan Daerah: Munculnya berbagai pemberontakan di daerah (misalnya DI/TII, PRRI/Permesta) menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan mengancam disintegrasi bangsa.
  • Konstituante Gagal: Badan Konstituante yang bertugas membuat UUD baru gagal menyelesaikan tugasnya karena tarik-menarik ideologi antarpartai.

Menuju Demokrasi Terpimpin

Kegagalan Demokrasi Liberal dalam mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi, ditambah dengan deadlock Konstituante, memicu kekecewaan publik dan elit politik. Presiden Sukarno, yang awalnya hanya simbol, semakin vokal menyerukan perubahan sistem. Konsep Demokrasi Terpimpin mulai digagas sebagai jalan keluar dari krisis multi-dimensi.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Titik balik penting menuju Demokrasi Terpimpin adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya era baru dengan ciri-ciri yang sangat berbeda.

• Konsep dan Ciri-ciri:
  • Kembali ke UUD 1945: Pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945.
  • Dominasi Presiden: Presiden Sukarno menjadi pusat kekuasaan, bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Pembatasan Partai Politik: Jumlah partai dikurangi dan partai-partai yang ada harus menyetujui Manipol USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).
  • Konsep NASAKOM: Presiden Sukarno berusaha menyatukan tiga kekuatan utama: Nasionalis, Agama, dan Komunis, dalam upaya mencapai stabilitas politik.
  • Pembentukan Lembaga Baru: Presiden membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  • Tindakan Otoriter: Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) yang anggotanya ditunjuk Presiden, serta penetapan pidato Presiden 'Manipol USDEK' sebagai GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).
• Tantangan dan Kebijakan:
  • Konfrontasi dengan Malaysia: Kebijakan luar negeri yang agresif, seperti konfrontasi 'Ganyang Malaysia', menguras sumber daya nasional.
  • Politik Mercusuar: Pembangunan proyek-proyek besar dan megah (misalnya Monas, Gelora Bung Karno) yang bertujuan menunjukkan kebesaran Indonesia di mata dunia, namun diiringi dengan kondisi ekonomi rakyat yang memburuk.
  • Kondisi Ekonomi yang Memburuk: Inflasi tak terkendali, harga-harga melambung tinggi, dan krisis pangan menjadi masalah serius.
  • Peningkatan Peran Militer: TNI semakin terlibat dalam politik dan pemerintahan.
  • Gesekan Ideologi: Antara kekuatan Angkatan Darat dan PKI semakin tajam, yang berpuncak pada peristiwa G30S/PKI.

Analisis Perbandingan

Secara fundamental, Demokrasi Liberal menitikberatkan pada kebebasan individu dan peran parlemen, namun gagal dalam menciptakan stabilitas. Sebaliknya, Demokrasi Terpimpin menekankan pada stabilitas dan kepemimpinan sentralistik oleh Presiden, dengan mengorbankan kebebasan politik. Meskipun keduanya menghadapi tantangan ekonomi dan ancaman disintegrasi, Demokrasi Terpimpin mampu menekan pemberontakan daerah dengan kekuatan militer, tetapi justru menciptakan ketegangan ideologis baru yang lebih berbahaya.

Rangkuman

Kedua fase demokrasi ini merupakan cermin dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan bentuk kenegaraan yang ideal. Demokrasi Liberal, dengan segala kekurangannya, menunjukkan pentingnya mekanisme checks and balances serta pemilu yang jujur. Demokrasi Terpimpin, meskipun berhasil membawa stabilitas politik jangka pendek dan meredam beberapa pemberontakan, menunjukkan bahaya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dan potensi munculnya otoritarianisme. Pelajaran dari kedua periode ini sangat berharga dalam memahami dinamika politik Indonesia hingga hari ini.