SKB Kemenkumham: UU Pemasyarakatan & HAM

Pengantar SKB Kemenkumham: Undang-Undang Pemasyarakatan & Hak Asasi Manusia

Selamat datang calon aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)! Materi ini dirancang khusus untuk membantu Anda memahami secara mendalam topik krusial dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kemenkumham, yaitu "Undang-Undang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia (HAM)". Pemahaman komprehensif terhadap kedua pilar ini esensial bagi setiap individu yang akan mengabdi di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), karena mencerminkan inti dari tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang mengemban misi kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapannya harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Melalui materi ini, kita akan mengulas landasan hukum, tujuan, prinsip-prinsip, serta tantangan dan implementasi HAM dalam konteks Pemasyarakatan.

Dasar Hukum Sistem Pemasyarakatan: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur secara fundamental oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan pembaruan signifikan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendekatan HAM serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum yang humanis. Tujuan utama dari UU Pemasyarakatan adalah mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan.

Prinsip-prinsip Pemasyarakatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 meliputi:

• Penghormatan Hak Asasi Manusia: Setiap proses Pemasyarakatan wajib menjamin dan melindungi HAM Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tanpa diskriminasi.
• Pembinaan: Penekanan pada pembinaan kepribadian dan kemandirian agar WBP dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.
• Perlindungan: Memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi.
• Keadilan: Perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Nondiskriminasi: Pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan status sosial.
• Kemanfaatan: Setiap tindakan dalam Pemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi WBP dan masyarakat.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Proses Pemasyarakatan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penting untuk diingat bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk membentuk WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pemasyarakatan

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi universal yang mengakui martabat intrinsik setiap individu. Dalam konteks Pemasyarakatan, penegakan HAM menjadi sangat krusial karena WBP, meskipun telah kehilangan kemerdekaannya, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Berbagai instrumen HAM internasional menjadi rujukan, di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT).

Hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan yang wajib dipenuhi meliputi:

• Hak Hidup dan Kesehatan: Mendapatkan makanan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang bersih dan sehat.
• Hak Beribadah: Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
• Hak Pendidikan dan Pengajaran: Akses terhadap program pendidikan, baik formal maupun non-formal.
• Hak Berkomunikasi dan Menerima Kunjungan: Menjalin komunikasi dengan keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain sesuai ketentuan.
• Hak untuk Bekerja dan Mendapatkan Penghasilan: Partisipasi dalam program kerja produktif untuk membekali keterampilan dan penghasilan.
• Hak Perlakuan yang Manusiawi: Bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
• Hak Mendapatkan Bantuan Hukum: Akses terhadap pendampingan hukum sejak awal proses hukum.
• Hak Integrasi Sosial: Kesempatan untuk mendapatkan program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Meskipun hak-hak ini bersifat fundamental, terdapat pembatasan yang sah dan proporsional demi keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Namun, pembatasan tersebut tidak boleh menghilangkan esensi hak asasi itu sendiri dan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Peran Kemenkumham dalam Penegakan HAM di Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memegang peran sentral dalam memastikan penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (Lapas, Rutan, Bapas). Tugas Ditjen PAS tidak hanya mengelola tahanan dan narapidana, tetapi juga merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berlandaskan HAM.

Mekanisme Pengawasan dan Pengaduan HAM di Kemenkumham:

• Inspektorat Jenderal Kemenkumham: Melakukan pengawasan internal terhadap kinerja UPT Pemasyarakatan.
• Unit Pelaksana Teknis (UPT) HAM: Kemenkumham memiliki Direktorat Jenderal HAM yang juga berperan dalam diseminasi dan advokasi HAM.
• Ombudsman Republik Indonesia (ORI): Lembaga eksternal yang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk di Pemasyarakatan.
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Lembaga independen yang berwenang memantau, menyelidiki, dan menyelesaikan pelanggaran HAM.
• Saluran Pengaduan Internal: Kotak saran, layanan pengaduan daring, atau mekanisme pengaduan langsung di UPT Pemasyarakatan.

Tantangan utama Kemenkumham dalam konteks ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan, serta mengatasi berbagai isu seperti overkapasitas, perilaku oknum yang menyimpang, dan minimnya sumber daya.

Implementasi dan Tantangan Pemajuan HAM di Pemasyarakatan

Implementasi UU Pemasyarakatan dan prinsip HAM di Lapas/Rutan/Bapas dilakukan melalui berbagai program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian (rohani, nasionalisme, kesadaran hukum) dan pembinaan kemandirian (keterampilan kerja, kewirausahaan). Program-program ini bertujuan untuk mempersiapkan WBP agar mampu kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup dan tidak mengulangi perbuatan pidana.

Contoh Program Implementasi:

• Pemberian Asimilasi, PB, CB, CMB: Mekanisme reintegrasi sosial yang memungkinkan WBP menjalani sisa pidana di luar Lapas dengan pengawasan.
• Layanan Kesehatan: Klinik Lapas, kerja sama dengan puskesmas/rumah sakit, serta penanganan kasus gizi buruk dan penyakit menular.
• Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan: Memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing WBP.
• Program Pendidikan: Kejar Paket A/B/C, kursus keterampilan, dan pelatihan vokasi.

Namun, dalam praktiknya, Kemenkumham menghadapi tantangan berat dalam memajukan HAM di Pemasyarakatan:

• Overkapasitas (Overcrowding): Jumlah WBP yang jauh melebihi kapasitas hunian Lapas/Rutan menyebabkan masalah sanitasi, kesehatan, dan potensi konflik. Ini adalah pelanggaran HAM dasar, khususnya hak atas standar hidup yang layak dan martabat.
• Kekerasan dan Perlakuan Tidak Manusiawi: Meskipun dilarang, masih ada potensi terjadinya kekerasan atau penyiksaan oleh oknum petugas atau sesama WBP.
• Stigma Sosial: Sulitnya WBP yang telah bebas untuk reintegrasi karena stigma masyarakat.
• Keterbatasan Sumber Daya: Baik anggaran, fasilitas, maupun jumlah dan kualitas sumber daya manusia (petugas Pemasyarakatan) yang belum ideal.
• Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi: Praktik suap atau pungli yang menghambat akses WBP terhadap hak-haknya.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kemenkumham terus berupaya melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif dan transparan.

Penutup: Membangun Pemasyarakatan yang Humanis dan Berkeadilan

Pemahaman yang mendalam tentang UU Pemasyarakatan dan prinsip-prinsip HAM bukan hanya tuntutan dalam SKB Kemenkumham, melainkan juga bekal fundamental bagi setiap individu yang akan mengabdi di lingkungan ini. Dengan menjunjung tinggi HAM, sistem Pemasyarakatan dapat bergerak dari sekadar tempat menahan menuju institusi yang membimbing dan memulihkan. Harapannya, setiap Warga Binaan dapat kembali menjadi bagian integral masyarakat yang produktif, berdaya, dan bermartabat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keadilan sosial dan kemanusiaan di Indonesia.