SKB Hukum: Hukum Pidana, Perdata & TUN

Pendahuluan: Memahami SKB Hukum secara Komprehensif

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi hukum, khususnya di lingkungan pemerintahan atau lembaga negara, menuntut pemahaman mendalam tentang berbagai cabang hukum. Tiga pilar utama yang seringkali menjadi fokus adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata Usaha Negara (TUN). Ketiga cabang ini merepresentasikan aspek-aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia, mulai dari penegakan ketertiban umum, pengaturan hubungan antarindividu, hingga pengawasan tindakan pemerintah. Paket materi ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif, mencakup definisi, asas-asas fundamental, ruang lingkup, serta contoh-contoh relevan yang akan memperkuat pemahaman Anda dalam menghadapi SKB Hukum.

Hukum Pidana: Pilar Penegakan Ketertiban Umum

Definisi dan Ruang Lingkup

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; (2) menentukan bilamana dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi atau dikenakan pidana; dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ruang lingkupnya meliputi tindak pidana (delik), pelaku, korban, sanksi pidana, dan prosedur pidana.

Asas-asas Penting dalam Hukum Pidana

• Asas Legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali): Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu. Artinya, suatu perbuatan baru dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.
• Asas Kesalahan (Geen straf zonder schuld): Tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti memiliki kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
• Asas Teritorialitas: Undang-undang pidana berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.
• Asas Nasionalitas Aktif: Undang-undang pidana berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.
• Asas Nasionalitas Pasif: Undang-undang pidana berlaku bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia jika tindak pidana tersebut merugikan kepentingan negara Indonesia.

Sistem dan Tujuan Pemidanaan

Sistem pemidanaan di Indonesia bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan lain. Jenis pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Struktur KUHP dan Perkembangannya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). KUHP terbagi dalam tiga buku: Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Indonesia telah mengesahkan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, membawa banyak perubahan signifikan dan penyesuaian terhadap nilai-nilai Pancasila serta perkembangan zaman.

Hukum Perdata: Mengatur Hubungan Antar Individu

Definisi dan Ruang Lingkup

Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum satu dengan orang atau badan hukum lain dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah perlindungan kepentingan pribadi. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (kontrak), dan hukum waris. Sifat hukum perdata adalah mengatur (aanvullend recht), artinya para pihak bebas untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Asas-asas Fundamental Hukum Perdata

• Asas Kebebasan Berkontrak: Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, menentukan isinya, dan menentukan siapa pihak-pihaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
• Asas Konsensualisme: Perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tidak memerlukan bentuk tertentu (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang).
• Asas Itikad Baik: Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus bertindak jujur dan saling percaya.
• Asas Kepribadian (Personalitas): Suatu perjanjian pada umumnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Pasal 1340 KUHPerdata).
• Asas Kepatutan dan Keadilan: Hakim dapat mengisi kekosongan hukum atau menyelesaikan sengketa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.

Sistematika KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga merupakan warisan Belanda (Burgerlijk Wetboek) dan terbagi dalam empat buku:

1. Buku I: Tentang Orang (Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga) – mengatur tentang kecakapan bertindak hukum, tempat tinggal, perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pendewasaan.
2. Buku II: Tentang Benda – mengatur tentang hak-hak kebendaan, kepemilikan, bezit (penguasaan), hak tanggungan, dan jaminan fidusia.
3. Buku III: Tentang Perikatan – mengatur tentang perjanjian-perjanjian, perikatan yang lahir dari undang-undang, wanprestasi, dan ganti rugi. Ini adalah bagian yang paling banyak diaplikasikan dalam praktik bisnis dan transaksi sehari-hari.
4. Buku IV: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa – mengatur tentang alat-alat bukti (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) dan jangka waktu daluwarsa untuk mengajukan tuntutan.

Hukum Tata Usaha Negara (TUN): Mengawasi Tindakan Pemerintah

Definisi dan Ruang Lingkup

Hukum Tata Usaha Negara (TUN) adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Fokusnya adalah memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. Ruang lingkupnya mencakup organisasi pemerintahan, kewenangan pejabat TUN, produk hukum TUN (keputusan, peraturan), dan sistem peradilan TUN.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB merupakan norma dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang meliputi antara lain:

• Asas Kepastian Hukum: Tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.
• Asas Kemanfaatan: Tindakan pemerintah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.
• Asas Ketidakberpihakan: Pemerintah harus bertindak objektif dan tidak memihak dalam setiap keputusannya.
• Asas Kecermatan: Pemerintah harus bertindak hati-hati, teliti, dan cermat dalam mengambil keputusan.
• Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Pejabat pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang ditetapkan oleh undang-undang.
• Asas Keterbukaan: Pemerintah wajib memberikan akses informasi yang benar dan tidak diskriminatif kepada masyarakat.
• Asas Profesionalitas: Penyelenggaraan pemerintahan harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Objek Sengketa TUN: Keputusan TUN (Beschikking)

Objek sengketa di Peradilan TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contoh KTUN adalah Izin Mendirikan Bangunan, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai, atau Surat Pencabutan Izin Usaha.

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan TUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Warga negara atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Proses persidangan di TUN cenderung lebih aktif (inkuisitor) dibandingkan perdata dan pidana, di mana hakim dapat lebih proaktif mencari kebenaran materiil. Undang-Undang yang mengatur peradilan TUN adalah UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009.

Interkoneksi dan Perbedaan Esensial Ketiga Cabang Hukum

Meskipun memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda, ketiga cabang hukum ini seringkali beririsan. Misalnya, sebuah perusahaan (subjek hukum perdata) yang melakukan pelanggaran lingkungan (dapat berimplikasi pidana) mungkin juga dikenai sanksi administratif oleh pemerintah (hukum TUN). Perbedaan mendasar terletak pada:

• Hubungan Hukum: Pidana (negara vs. individu), Perdata (individu vs. individu), TUN (individu vs. pemerintah).
• Sanksi: Pidana (penjara, denda, mati), Perdata (ganti rugi, pembatalan kontrak, pemenuhan prestasi), TUN (pembatalan KTUN, kewajiban melakukan/tidak melakukan sesuatu, denda administratif).
• Sifat Hukum: Pidana (publik, memaksa), Perdata (privat, mengatur), TUN (publik, memaksa).

Tips Sukses Menghadapi SKB Hukum

Untuk sukses dalam SKB Hukum, Anda perlu:

1. Pahami Konsep Dasar: Kuasai definisi dan asas-asas fundamental dari setiap cabang hukum.
2. Baca Undang-Undang Pokok: Familiar dengan KUHP, KUHPerdata, dan UU Peradilan TUN beserta perubahannya.
3. Analisis Studi Kasus: Latih kemampuan Anda untuk menerapkan teori hukum pada kasus-kasus faktual.
4. Perbarui Informasi: Perhatikan perkembangan hukum terbaru, termasuk putusan penting atau perubahan undang-undang.
5. Latihan Soal HOTS: Soal SKB seringkali menguji kemampuan analisis dan sintesis, bukan sekadar hafalan.